Arsip Bulan: MARET 2019


Senin, 4 Maret 2019


Perantau Bukan Kelompok Utama Penyumbang Golput


diposting oleh admin, kategori: "Opini"



undefined
 
Ada 1.122.858 warga Pemalang pemilik hak pilih di pemilihan umum (Pemilu) 2019. Pada 17 April mendatang nama-nama mereka terpampang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 4.681 Tempat Pemungutan Suara (TPS).Ribuan TPS tersebut tersebar di 14 kecamatan dengan 222 desa dan kelurahan.

Partisipasi politik warga Pemalang di Pemilu 2009 hanya 63,32 persen. Padahal rata-rata partisipasi politik tingkat nasional waktu itu mencapai 70,9 persen. Lima tahun kemudian angka partisipasi politik warga Pemalang menjadi 63,24 persen. Capaian ini sangat memprihatinkan karena partisipasi politik secara nasional pada Pemilu 2014 sangat tinggi yakni 75,11 persen.

Apakah angka partisipasi politik warga Pemalang pada gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) lebih baik dibanding Pemilu? Pada Pemilihan Bupati Pemalang 2015 warga yang hadir mencoblos di TPS tidak lebih dari 59,36 persen. Angka ini tidak banyak berubah pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun lalu yang hanya 58,94 persen.
 
Catatan sejarah minimnya partisipasi politik dari dua Pemilu dan dua Pilkada terakhir menjadi rujukan KPU Kabupaten Pemalang. Lima komisioner KPU setempat sedang berusaha memecahkan masalah rendahnya partisipasi politik warga. Jangan sampai Pemilu 2019 ini berlangsung sekadar gelaran rutin lima tahunan.

Jadi Kambing Hitam
Sejauh ini perantau masih dianggap sebagai penyebab utama rendahnya tingkat partisipasi politik warga. Perantau ini merujuk pada orang-orang ber-KTP Pemalang yang bekerja di luar daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan luar negeri (buruh migran). Pada hari pencoblosan sebagian besar dari mereka tidak pulang alias golput.

Pendapat bahwa perantau menjadi aktor utama penyumbang golput bisa dibuktikan dari hasil pemilihan kepada desa (Pilkades). Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Budi Rahardjo mengatakan tingkat kehadiran warga di Pilkades selalu melebihi 70 persen. Sumber penting lain dari unsur TNI  menyebut tingkat partisipasi warga di 172 Pilkades rata-rata mencapai 85 persen.

Keberhasilan calon kades memobilisasi perantau untuk pulang ke desa di hari pencoblosan adalah kunci tingginya angka partisipasi politik warga. Banyak sumber mengatakan semua calon kades terpaksa menyewa bus, menyediakan tiket pulang pergi, serta uang tunai kepada perantau. Tanpa iming-iming seperti itu tak mungkin para parantau bersedia mengorbankan waktunya untuk pergi ke TPS.

Jauh Panggang dari Api
Untuk mengetahui penyebab rendahnya angka partisipasi politik warga KPU Kabupaten Pemalang pernah melakukan survei. Survei dilakukan satu tahun jelang Pemilihan Bupati Pemalang 2015. Responden waktu itu sebanyak 384 orang yang tersebar di 38 desa, 96 RW, dan 12 RT.
 
Hasil survei mencatat warga Pemalang berusia 17 tahun ke atas yang merantau berjumlah 18 persen. Itu artinya jika Pemilihan Bupati Pemalang dilaksanakan pada tahun di mana survei berlangsung (2014) maka tingkat partisipasi politik warga bisa mencapai 82 persen.KPU Kabupaten Pemalang yakin angka-angka itu tidak akan banyak berubah di tahun depan. Setahun kemudian, tepatnya 9 Desember 2015 Pemilihan Bupati Pemalang berlangsung. Hasilnya sangat mengejutkan hanya 59,36 persen warga pemilik hak pilih hadir di TPS. Angka partisipasi politik warga di Pilkada ini sangat jauh panggang dari api alias tidak sesuai dengan harapan penyelenggara Pemilu.

Angka partisipasi  politik sebesar 59,36 persen ini mematahkan argumentasi bahwa perantau adalah aktor utama penyumbang golput. Data tersebut memperlihatkan ada orang-orang di luar perantau dengan jumlah lebih besar tapi pada hari pencoblosan absen di TPS. Mengacu pada data yang ada, kelompok di luar perantau ini mencapai 22,64 persen. Angka ini diperoleh dari 82 persen dikurangi 59,36 persen.

Partisipasi politik warga Pemalang di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 pun tidak banyak berubah. KPU Kabupaten Pemalang mencatat hanya 58,94 persen warga pemilik hak pilih yang hadir di TPS. Data partisipasi politik ini memperlihatkan bahwa di Pemalang memang ada kelompok di luar perantau yang pada hari pencoblosan konsisten memilih golput.

Relawan Demokrasi
KPU Kabupaten Pemalang harus mampu menjangkau kelompok di luar perantau ini. Tersebar di kecamatan mana, usia, gender, pekerjaan, dan alasan mereka langganan golput di Pemilu maupun Pilkada harus diketahui.

Bisa jadi kelompok ini didominasi oleh pemilih pemula seperti remaja usia SMA/SMK/mahasiswa. Mungkin juga buruh pabrik, nelayan, petani nanas, pemetik teh, petani melati, petani bawang merah, dan petani jagung di pinggiran kabupaten yang selama ini tidak pernah tersentuh kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih.

KPU harus menciptakan kegiatan sosialisasi berbasis internet jika benar mereka pemilih pemula yang melek sosial media. Jika mereka buruh-buruh pabrik KPU harus mendatangi pengusaha-pengusaha setempat agar mengizinkan para pekerja terlambat masuk pabrik atau bila perlu libur di tanggal 17 April 2019. Bila mereka petani, nelayan, ataupun pekerja perkebunan KPU harus segera blusukan ke sawah, kampung nelayan, dan kebun-kebun di pinggiran kabupaten untuk sosialisasi Pemilu.

Sebulan terakhir KPU Kabupaten Pemalang sedang mengerahkan 55 Relawan Demokrasi. Mereka blusukan ke pasar tradisonal, sawah, taman, pabrik, arisan ibu-ibu, tempat wisata, dan sekolah serta tempat ibadah. Relawan Demokrasi juga mengunjungi Terminal Pemalang, naik bus jurusan Pemalang-Jakarta untuk mengingatkan para perantau tentang prosedur pindah memilih.
 
Relawan Demokrasi sosialisasi ke desa-desa yang di setiap Pemilu dan Pilkada partisipasinya selalu di bawah 60 persen. Antara lain Desa Mandiraja, Pepedan, Walangsanga, dan Sima di Kecamatan Moga, Desa Penakir, Karangsari, dan Gambuhan di Kecamatan Pulosari, Desa Kalisaleh, Mendelem, Simpur, dan Bulakan di Kecamatan Belik, Desa Padek, Pamutih, Kaliprau, dan Wiyoro Wetan di Kecamatan Ulujami dan Desa Sungapan, Danasari, dan Sugihwaras di Kecamatan Pemalang.

Sukarelawan KPU juga memproduksi poster dan film pendek bertema Pemilu. Konten-konten kreatif tersebut menyebar di Facebook, Twitter, WA, dan Line. Relawan Demokrasi sadar betul sosial media sudah menjadi lahan paling efektif serta massif untuk menyerukan pentingnya mencoblos di Pemilu 2019.

Relawan Demokrasi menitik beratkan edukasi Pemilu dengan metode tatap muka informal. Sukarelawan menghindari sosialisasi model lama berupa seminar, mengirim undangan, dan kegiatan seremonial di gedung atau balai pertemuan. Mereka bahkan lebih suka masuk masjid dan gereja karena sadar para calon legislatif dan tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak diizinkan kampanye di tempat ibadah.

Sampai 17 April 2019 Relawan Demokrasi akan terus blusukan menyapa warga Pemalang. Bersama penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan (PPK), desa (PPS), serta nantinya TPS (KPPS) mereka akan mensosialisasikan penggunaan lima jenis surat suara di Pemilu 2019. KPU Kabupaten Pemalang berharap model-model sosialisasi seperti itu membuat warga mau berduyun-duyun pergi ke TPS untuk mencoblos calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, dan calon anggota DPD.

Pada Pemilu 2019 KPU RI menargetkan partisipasi politik bangsa Indonesia bisa mencapai 77,5 persen. Berkaca dari sejarah dua Pemilu dan dua Pilkada terdahulu apakah Kabupaten Pemalang akan mampu melampaui target tersebut? Ayo gencarkan sosialisasi agar Pemalang tidak lagi menjadi daerah dengan angka partisipasi politik paling rendah di Jawa Tengah.
 
Oleh: Agus Setiyanto, B.Sc [Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Pemalang]
 
 

"Tulisan ini pernah dimuat di Radar Tegal edisi: Jum’at dan Sabtu tanggal 1-2 Maret 2019"

Komentar (1)





KPU Melayani
















admin